EQUATOR-TV, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan terus bergerak mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kategori miskin ekstrem. Salah satu bentuk dukungan yang sudah disiapkan yakni penyediaan fasilitas sementara untuk kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Latihan Kerja (LLK) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan, yang dilengkapi ruang kelas dan asrama untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal.
Program Sekolah Rakyat ini direncanakan mulai berjalan pada tahun ini, dengan penerimaan siswa baru pada tahun ajaran mendatang. Di Tarakan sendiri, akan disediakan empat ruang kelas yang terdiri dari dua kelas jenjang SD dan dua kelas jenjang SMP, dengan total kuota 100 siswa. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang tergolong miskin ekstrem, sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, S.E., M.A.P, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pendataan secara langsung melalui DTSEN untuk seleksi pendaftaran PPDB. “Berdasarkan data yang ada melalui DTSEN kami sudah mendata di lapangan sampai hari ini. Syarat dan ketentuan dalam merekrut itu mengacu pada ketentuan yang ada bahwa sasaran program ini adalah orang miskin, yaitu Desil 1 dan Desil 2. Desil 1 dan Desil 2 inilah yang menjadi fokus kami untuk mendata dan menjaring masyarakat kita yang tidak mampu,” ungkap Arbain saat diwawancarai Tim Liputan pada Rabu pagi (2/7/2025).
Lebih lanjut Arbain menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima program. “Kalau Desil 1 ini adalah miskin ekstrem, yang berdasarkan data World Bank itu berpenghasilan maksimal Rp322.000 per bulan. Ini golongan masyarakat yang pekerjaannya tidak tentu, kadang dapat hasil kadang tidak. Sementara Desil 2 ini adalah orang yang mendapat program PKH, klusternya sedikit di atas itu tetapi juga cenderung miskin ekstrem, dengan upah di atas Rp322.000 tetapi masih di bawah upah minimum,” tambahnya.
Arbain juga menyoroti keterbatasan waktu sebagai tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini. “Terkait Sekolah Rakyat yang paling dikhawatirkan ini adalah waktu, sangat mepet sekali sehingga kami tidak punya banyak waktu untuk sosialisasi. Tapi harapan saya dalam kesempatan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Tarakan kategori Desil 1 dan Desil 2 yang telah mendaftarkan putra-putrinya. Bagaimanapun ini adalah program pemerintah yang sudah dirancang untuk memutus rantai kemiskinan. Pemerintah ini kan ada untuk membantu masyarakat. Jika masyarakat miskin berkurang, berarti kita telah berhasil menuntaskan angka kemiskinan di Kota Tarakan,” pungkasnya (VT)
