EQUATOR-TV, BULUNGAN — Pemprov Kaltara mendesak percepatan pembangunan wilayah perbatasan dalam Rapat Koordinasi bersama Staf Ahli Menkopolhukam RI, pada Rabu (9/7/2025), di Kantor Gubernur Kaltara.
Gubernur Kaltara, Dr.H.Zainal A.Paliwang, S.H, M.Hum, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E.,M.Si, menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan rombongan Kemenpolhukam RI yang dipimpin oleh Marsekal Muda TNI Oka Prawira, M.Si (Han), Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional. “Pertemuan ini sangat berarti untuk mendukung percepatan pembangunan dan implementasi program nasional di wilayah Kalimantan Utara. Semoga koordinasi ini menghasilkan solusi strategis untuk kemajuan daerah,” ungkap Ingkong.
Sebagai provinsi termuda dengan luas wilayah mencapai 74.000 km² dan berbatasan langsung dengan dua negara bagian Malaysia sepanjang 1.038 km, Inkong menyebutkan bahwa Kaltara memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pengawasan wilayah. Oleh karenanya, ia memanfaatkan forum strategis ini untuk menyuarakan pentingnya pemekaran wilayah dan percepatan realisasi program nasional. “Dengan wilayah yang begitu luas, Kaltara perlu didukung dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB),” tegasnya, menyebut Sebatik, Krayan, dan Malinau sebagai usulan DOB prioritas.
Lebih lanjut, ia juga memaparkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Juli 2025 telah menghadirkan tiga dapur SPPg, masing-masing dua di Kabupaten Nunukan dan satu di Kota Tarakan, meski adanya sejumlah tantangan seperti ketersediaan lokasi, SDM, dan kontrol mutu.
Untuk program nasional lainnya, yakni Sekolah Rakyat (SR), Pemprov Kaltara telah mengajukan usulan lahan ke Kementerian Sosial RI untuk dua titik, yakni 5 hektare di Desa Gunung Sari dan 8 hektare di Desa Ardi Mulyo. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga sudah terealisasi hingga 82 persen, ditunjang oleh Program Layanan Dokter Terbang Kaltara (Prolanteraku) yang menjangkau wilayah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal). Progres pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga dipaparkan. Saat ini telah mencapai 411 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Kaltara, dengan berbasis ideologi Pancasila.
Dalam aspek sinergi antar instansi, Pemprov Kaltara telah membentuk Forkopimda dan Kominda melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/126/2025 untuk mendukung penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
Momen ini diharapkan menjadi ajang seluruh kepala perangkat daerah, untuk berkonsultasi langsung dengan Staf Ahli Kemenkopolhukam guna menyampaikan masukan dan mempercepat implementasi program strategis di daerah.
Sementara itu, Marsekal Muda TNI Oka Prawira, M.Si.,(Han), menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung terkait implementasi program prioritas nasional seperti MBG, SR, dan PKG di perbatasan. “Kami ingin mengetahui kendala teknis di lapangan agar bisa disampaikan kepada Kementerian Teknis yang membidangi. Kaltara adalah wilayah strategis nasional yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek politik, hukum, dan keamanan,” jelas Oka.
Oka juga menyinggung soal permasalahan keterbatasan lahan, minimnya anggaran daerah, dan perlunya sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi kendala infrastruktur dan konektivitas. Beberapa titik yang dikunjungi yakni mencakup lokasi dapur SPPg, program PKG, serta lahan yang diusulkan untuk SR.
Masukan dari Pemprov Kaltara, lanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong percepatan pembangunan perbatasan dan menyampaikan rekomendasi langsung kepada pimpinan Kemenkopolhukam RI serta kementerian terkait lainnya. “Kami mencatat semua masukan strategis dari Wagub dan jajaran OPD Kaltara. Kami akan terus berkoordinasi agar pembangunan di perbatasan berjalan efektif, aman, dan sesuai skala prioritas nasional,” tutupnya.(RT)
