Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kaltara di Ruang Pertemuan Lantai I Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara di Jl Rambutan, Tanjung Selor pada Jumat (18/11).
APDESI menjadi wadah perhimpunan kepala desa dan perangkat desa yang bertujuan mewujudkan pemerintahan desa yang maju, adil, sejahtera dan demokratis.
“Ini merupakan satu bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ucap Gubernur dalam kegiatan yang turut diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bulungan, H Jamaluddin Saleh, S.Pd. Dilanjutkan, pembentukan APDESI Kaltara merupakan langkah nyata dari upaya pencapaian visi dan misi Pemprov Kaltara, khususnya pada misi ke 13 yaitu Mewujudkan Pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam Upaya Gerakan Membangun Desa Menata Kota serta Memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai Pilar Provinsi sesuai Kemampuan APBD Setiap Tahun.
“Adanya rapat kerja dan evaluasi atau rembuk desa pada hari ini juga memiliki tujuan penting,” tandasnya. Dilanjutkan, tujuan pertama untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa di Kaltara. Lalu meningkatkan pengetahuan dan tata kelola pemerintahan desa di Kaltara sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang baik dan akuntabel. Kemudikan untuk menghasilkan resolusi yang menjadi cita-cita dan harapan semua kalangan masyarakat.
Raker dan evaluasi pemerintahan desa se-Kaltara mengusung tajuk Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDG’s) dan Penataan Desa di Kalimantan Utara. Gubernur menekankan pemerintah desa memberikan perhatian pada penanggulangan kemiskinan, menurunkan angka prevalensi stunting dan penataan desa.
Diungkapkan hingga Maret 2022, persentase penduduk miskin di Kaltara sebesar 6,77 persen, masih di bawah persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,54 persen.
“Kita tidak boleh terlena dan harus terus berjuang menurunkan angka kemiskinan di Kaltara,” pesannya. Kegiatan dirangkai dengan peluncuran aplikasi RINDUKU (Revitalisasi Integrasi Pos Pelayanan Terpadu) dan SIMPELDESA (Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa). Aplikasi RINDUKU yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kaltara menyediakan data yang akurat, mudah diakses, komprehensif dan terupdate tentang Posyandu di desa/kelurahan se-Kaltara. Sedangkan SIMPELDESA berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia mengembangkan ekosistem ekonomi digital dimulai dari desa, meliputi tata kelola (Smart Governance), tata sosial (Smart Society) dan tata niaga (Smart Economy). (ETV02)
