EQUATOR-TV, BULUNGAN – Sebanyak 38 Ormas digandeng Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk memastikan kondusiftas daerah stabil, terutama pasca beredar isu penolakan terhadap Transmigrasi di wilayah Kaltara.
Hal ini dilakukan Pemprov Kaltara sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah. “Ya kami pemerintah terus berupaya agar kondusiftas daerah terjamin, dengan dukungan Ormas sangat penting agar terciptanya stabilitas daerah di wilayah Kaltara,” ujar Kepala Kesbangpol, Jonilius Serah usai menghadiri diskusi publik bersama Ormas di salah satu cafe di Jalan Lembasung, pada Jumat (1/8/2025). Menurutnya, sinergi Ormas dengan pemerintah dianggap penting sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat lokal pada Program Transmigrasi.
Tampak hadir berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, tokoh Ormas, unsur Forkopimda, hingga akademisi dan tokoh masyarakat.
Diskusi dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si. “Pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan, mediasi, dan fasilitas kepada Ormas. Keberadaan Ormas yang aktif dan memiliki legalitas menjadi mitra strategis dalam membangun daerah. Kita perlu terus berkolaborasi membangun Kaltara yang kuat dari bawah,” ujar Ingkong.
Ingkong juga menyinggung perlunya evaluasi dan pembinaan terhadap Ormas, agar berjalan sesuai regulasi dan dapat menyampaikan aspirasi secara konstruktif. “Kita perlu memahami substansi perjuangan yang dilakukan Ormas, agar pemerintah bisa memfasilitasi dengan baik. Pemerintah punya hak untuk melakukan pembinaan dan evaluasi, apalagi jika ada pelanggaran terhadap undang-undang,” tambahnya.
Terkait program transmigrasi, Ia menjelaskan bahwa saat ini arah kebijakan transmigrasi telah berubah. Tidak lagi sekadar pemerataan penduduk, melainkan lebih kearah kolaborasi pengembangan ekonomi lokal terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. “Pola transmigrasi sekarang sudah selektif. Daerah harus menyetujui terlebih dahulu sebelum menerima program itu. Kita di Kaltara bahkan sudah menyatakan tidak menerima lagi transmigrasi baru, karena kita ingin fokus membina dan membangun kawasan transmigrasi yang sudah ada,” tegasnya.
Ingkong juga menyoroti bahwa infrastruktur menjadi tantangan utamanya. Banyak lokasi yang belum tuntas dibangun, sehingga membuat sebagian masyarakat meninggalkan lahannya. “Jangan sampai transmigran datang tapi tidak ada irigasi, jalan, atau sarana dasar lain. Ini justru akan jadi beban bagi daerah. Kita harap pemerintah pusat bisa bantu bangun secara tuntas,” pungkas ingkong kepada awak media.
Senada dengan Wagub, Jonilius Serah juga akan memperkuat kesamaan persepsi antar unsur masyarakat dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, serta menjawab isu-isu aktual yang berkembang di Kaltara. “Kami tidak menghambat aspirasi, justru diskusi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi yang sehat dan konstruktif. Kolaborasi pemerintah dan Ormas sangat penting untuk menciptakan keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan di provinsi ini,” katanya. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh provokasi atau informasi yang menyesatkan terkait program pemerintah, khususnya transmigrasi.
Di akhir kegiatan, para peserta sepakat bahwa forum seperti ini perlu terus dilanjutkan secara berkala, sebagai bagian dari proses pembangunan partisipatif dan transparan. Hasil diskusi akan dirangkum dalam bentuk rekomendasi yang akan disampaikan kepada instansi terkait, termasuk Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (RT)
