EQUATOR TV, BULUNGAN – Ratusan massa dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Dayak, Tidung, dan Bulungan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara, di Bulungan, pada Senin (4/8/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap program transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah Pusat ke wilayah Kaltara. Massa datang dengan membawa spanduk, poster dan pernyataan sikap tertulis. Mereka menyuarakan kekhawatiran atas potensi dampak sosial, budaya, serta lingkungan yang ditimbulkan, jika program transmigrasi tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan keberadaan dan keberlangsungan masyarakat adat lokal.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami dan menghargai aspirasi masyarakat adat. “Kami, sesuai dengan pernyataan Menteri Transmigrasi, bahwa apabila daerah menolak, maka program tidak akan dipaksakan. Di Kaltara, memang ada beberapa daerah yang menyatakan menolak,” jelas Wagub Ingkong kepada awak media.
Ia juga menambahkan, bahwa fokus Pemprov saat ini adalah membenahi kawasan transmigrasi yang sudah ada, karena pembangunannya masih belum maksimal. Hal itu juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Lebih lanjut, Ingkong menjelaskan bahwa meskipun transmigran yang sudah ada di Kaltara merupakan bagian sah dari masyarakat Kaltara, pemerintah tetap mendukung aspirasi penolakan untuk program baru.
Ingkong juga menyarankan agar solusi alternatif bisa dilakukan melalui program transmigrasi lokal, di mana masyarakat lokal yang mengalami kepadatan hunian di kampung bisa difasilitasi melalui perumahan di wilayah asalnya sendiri. “Satu rumah di kampung bisa diisi dua-tiga keluarga. Coba bantu mereka, bangunkan rumah di kampung sendiri, itu kita sebut sebagai trans lokal,” katanya.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bulungan, Hasanuddin, S.E., M.Si, mengkonfirmasi bahwa program transmigrasi baru sebenarnya sudah dihentikan sejak beberapa waktu terakhir. “Kalau dibilang menolak, ya memang sudah dihentikan. Sejak 2025 ini, sudah tidak ada lagi alokasi lahan untuk transmigrasi baru di Bulungan,” ujar Hasanuddin.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran yang pernah dialokasikan untuk program ini pada tahun-tahun sebelumnya sempat mencapai angka sekitar Rp6 miliar, yang digunakan untuk pengelolaan teknis dan persiapan kawasan, termasuk kesiapan lahan dari warga lokal.
Namun demikian, Hasanuddin mengakui bahwa pembangunan fisik seperti rumah bagi transmigran belum berjalan, terutama karena kendala anggaran pusat. “Lahan sudah siap, tapi belum dibangun rumah. Kendalanya ya di anggaran pusat, itu sebabnya program tidak berjalan,” jelasnya.
Hasanuddin juga menyebut bahwa program transmigrasi sebelumnya, yang sempat tertunda sejak 2019, akhirnya dihentikan seiring dengan situasi dan aspirasi masyarakat yang berkembang. “Kita tidak bisa memaksakan kalau masyarakat tidak menerima. Sekarang semuanya berjalan sejalan dengan aspirasi dari aliansi masyarakat adat,” tegasnya.
Selanjutnya, Pemprov Kaltara akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten dan kota, agar tidak ada lagi implementasi transmigrasi baru di wilayah Kaltara. (RT)
