EQUATOR-TV, BULUNGAN — Dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Pemprov Kaltara terus berupaya menekan kesenjangan yang ada, dengan memperkuat konektivitas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kaltara, Bertius, menyebutkan bahwa konektivitas merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Konektivitas menjadi kunci utama mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” kata Bertius, ujarnya.
Menurutnya, pemerataan ekonomi sulit tercapai tanpa akses transportasi dan infrastruktur yang memadai menuju wilayah 3T.
Karena itu, pembangunan konektivitas menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan daerah Kaltara.
“Wilayah perkotaan biasanya menjadi pusat ekonomi suatu daerah. Agar harga bahan pokok dan bahan baku merata, dibutuhkan konektivitas wilayah yang terjangkau. Karena itu kami sangat mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah salah satunya melalui RPJMD Pemprov Kaltara,” ujarnya.
Sebagai wujud nyata, Pemprov Kaltara telah melaksanakan berbagai langkah strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan menuju Krayan dan kawasan perbatasan negara hingga pemberian Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
“SOA itu bagian dari strategi pemerataan harga kebutuhan bahan pokok, dan secara tidak langsung juga menekan ketergantungan masyarakat wilayah 3T terhadap produk dari Malaysia,” jelasnya.
Program SOA dinilai menjadi solusi jangka pendek dalam menekan kesenjangan harga dan memastikan pasokan logistik tetap terdistribusi secara merata ke wilayah-wilayah terpencil.
Bertius juga menyebutkan bahwa upaya Pemprov Kaltara tidak berhenti disitu saja. Ia meyakini dengan strategi jangka panjang, konektivitas antarwilayah dapat semakin kokoh dan berkelanjutan.
“Konektivitas bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi bagi kemandirian ekonomi daerah. Dengan akses jalan dan transportasi yang memadai, arus distribusi barang dan jasa akan lancar, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota dalam mempercepat pembangunan konektivitas. Kolaborasi lintas wilayah menjadi penentu agar pembangunan di Kaltara tidak timpang.
“Pembangunan di Kaltara harus dilihat secara menyeluruh. Kabupaten dan kota perlu memiliki sensitivitas terhadap wilayah 3T di sekitarnya, supaya pembangunan tidak hanya terfokus di pusat kota,” tutupnya.(RK)
