EQUATOR TV, BULUNGAN — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) menyebutkan bahwa realisasi optimalisasi lahan (Oplah) telah mencapai 72,70 persen. Hal ini disampaikan oleh Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Ramadhani S.P, saat memberikan keterangannya pada awak media terkait progres yang telah dicapai pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Kaltara.
Ramadhani menjelaskan bahwa dari target Oplah sebesar 7.000 hektare (Ha), sudah terealisasi 72,17 persen. Capaian tersebut mencakup wilayah Kabupaten Bulungan dengan luasan 2.665 Ha dan realisasi 85,38 persen, disusul Kabupaten Malinau dengan luas 1.335 Ha. Perkembangan Oplah menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas lahan produktif.
Sementara itu, untuk Kabupaten Nunukan, Oplah berjalan melalui dua tahap, dengan target keseluruhan sebesar 3.618 Ha. Pada tahap awal, program ini sudah rampung 100 persen. Namun, untuk tahap kedua, baru mencapai 7,6 persen, sehingga masih membutuhkan percepatan agar target yang ditetapkan bisa tercapai sesuai waktu yang direncanakan.
“Kami target realisasi Oplah selesai bulan September untuk tiga kabupaten, sementara satu kabupaten yakni Tana Tidung sebesar 300 Ha sudah rampung Juni,” beber Ramadhani. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk mempercepat penyelesaian di daerah lain yang progresnya masih belum maksimal.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Dhani ini menyebutkan bahwa dalam proses pengerjaan Oplah lahan tidak mengalami kendala yang cukup signifikan. Namun, diakui olehnya bahwa terdapat permasalahan administrasi, khususnya peralihan anggaran dari Dirjen PSP ke Dirjen LIP, yang sempat sedikit menghambat kelancaran program. Meski demikian, pihaknya optimis hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.
“Insyaallah progres Oplah bisa berjalan dengan sukses dan sesuai dengan target,” harapnya. Melalui program Oplah ini, diharapkan mampu mencukupi kebutuhan beras di Kaltara sehingga kedepan provinsi ini tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Program ini dinilai sangat penting untuk mencapai swasembada pangan sesuai dengan harapan kepala daerah dan juga instruksi Presiden Republik Indonesia. (RT)
