EQUATOR TV, BULUNGAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat paripurna pada Selasa lalu (19/8) untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius S. Hut, menjelaskan bahwa pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya di Jakarta. Kesepakatan yang dibangun menitikberatkan pada prioritas pembangunan, baik yang mendukung kebijakan nasional maupun sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
“Hal utama yang sedang dibahas adalah persetujuan terhadap platform anggaran sementara,” ujarnya kepada tim liputan Equator TV, Kamis (21/8/2025).
Bertius menambahkan, setelah kesepakatan dicapai, pemerintah daerah akan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna bersama DPRD. Persetujuan RAPBD Perubahan 2025 dijadwalkan antara 22 hingga 26 Agustus, namun tanggal pastinya masih menunggu keputusan resmi.
Usai disepakati, RAPBD akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. “Proses evaluasi diharapkan tidak berlangsung lama agar segera terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai hasil evaluasi,” jelasnya.
Dalam rancangan tersebut, anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3,1 triliun dilakukan efisiensi menjadi Rp2,99 triliun. Pada penyesuaian perubahan, jumlahnya diproyeksikan kembali sekitar Rp3 triliun. (RT)
