EQUATOR-TV, BULUNGAN — DPKP Kaltara menggelar Rapat Internal Penyusunan Peta Kerawanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Suhaeli Albugizy, S.P, pada Senin pagi (01/09/2025).
Dalam rapat ini, dibahas seputar informasi mengenai daerah rawan pangan, termasuk analisis indikator yang menunjukkan situasi pangan di suatu wilayah. Rincian tentang 9-12 indikator FHPA yang digunakan untuk menganalisis kerawanan pangan, serta menekankan pada pentingnya kebijakan berdasarkan data yang valid dan akurat.
Suhaeli menyoroti bagaimana peta ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk intervensi dan program pengentasan daerah rawan pangan, serta pengurangan angka stunting dan kemiskinan.
“Daerah rawan pangan ditentukan oleh ketidakcukupan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk,” ucapnya dalam wawancaranya dengan Tim Liputan Equator TV.
Penjelasan ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara ketersediaan sumber daya dan kerawanan pangan, serta menggarisbawahi pentingnya analisis data dalam menentukan daerah-daerah yang perlu perhatian khusus.
“Secara umum lahan di Kaltara sudah cukup, namun ada beberapa daerah yang masih kekurangan pangan, terutama yang terhambat oleh distribusi,” tambahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa isu kerawanan pangan memerlukan pendekatan multi-dimensional yang melibatkan infrastruktur dan logistik.
Tantangan utamanya adalah dalam pengumpulan data yang akurat untuk indikator cadangan pangan dan stunting. “Pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dari masyarakat dan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kerawanan pangan yang ada di Kaltara, memerlukan kolaborasi antar sektor dan instansi terkait, serta penekanan pada produksi dan perluasan lahan pertanian,” tambahnya.
Perlunya kerjasama lintas sektor dalam menghadapi tantangan kerawanan pangan, serta solusi yang komprehensif dan terintegrasi akan lebih efektif dalam mengatasi masalah ini.
“Pangan harus dianalisis secara holistik, dengan mempertimbangkan berbagai indikator yang saling terkait,” tutupnya. Hal ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas masalah pangan, tidak bisa dilihat secara terpisah, namun perlu pendekatan yang terkoordinasi untuk penanganannya.(ZR)
