EQUATOR-TV, BULUNGAN – Sebagai upaya menyatukan langkah berbagai pihak dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah, khususnya di wilayah Kaltara, Pemerintah Provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Senin (8/9/25).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor PUPR ini, dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S. HUT, serta dihadiri perwakilan instansi pemerintah, kalangan dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyinergikan program-program pemerintah dengan sektor swasta sehingga intervensi penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.
Dalam arahannya, Bertius menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemprov Kaltara belum memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Keuangan. Hal tersebut dikarenakan belanja daerah masih dinilai belum berkualitas dan belum sepenuhnya mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
“Selama intervensi yang dilakukan belum benar-benar menyentuh kelompok miskin, maka hasilnya akan tetap dianggap kurang optimal,” ujar Bertius.
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat miskin yang paling terdampak.
Ia menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam pelaksanaan program. Tidak cukup hanya dengan melaksanakan kegiatan secara umum, tetapi harus ada intervensi yang langsung menyasar kelompok sasaran. Dengan demikian, setiap anggaran yang dikeluarkan akan memberi manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan.
“Untuk itu, intervensi harus berbasis By Name By Address (BNBA). Melalui penerapan itu maka program akan tepat sasaran,” tegasnya.
Dari hasil rakor ini diharapkan dapat menjadi pijakan bersama untuk memperbaiki kualitas belanja daerah, sekaligus membuka peluang bagi Kaltara mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat. (IK).
