EQUATOR TV, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda & Litbang) terus mengawal pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2025, realisasi fisik pelaksanaan DAK di Kaltara tercatat telah mencapai sekitar 80 persen, dengan progres pencairan yang terus berjalan di berbagai perangkat daerah penerima.
Plt. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda & Litbang Kaltara, Sriwati, S.T., menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari upaya koordinasi dan pemantauan yang dilakukan secara rutin.
“Secara fisik, pelaksanaan DAK triwulan ketiga ini sudah cukup tinggi, hanya sebagian masih dalam proses pencairan. Beberapa kegiatan memang dijadwalkan pada triwulan keempat,” ujarnya.
Koordinasi dengan Perangkat Daerah
Monitoring dan evaluasi (monev) DAK dilaksanakan secara berkala oleh Bappeda & Litbang bersama perangkat daerah penerima. Tahun ini, terdapat empat instansi utama yang terlibat, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta RSUD Dr. Jusuf SK Tarakan.
“Koordinasi dilakukan langsung dengan dinas penerima DAK agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat waktu,” tutur Sriwati.
Dari keempat sektor tersebut, sebagian besar kegiatan telah berjalan sesuai jadwal. Proses administrasi dan pertanggungjawaban (SPJ) juga telah berlangsung dan diproyeksikan rampung pada akhir November 2025.
“Informasi dari perangkat daerah menyebutkan, Insya Allah, realisasi DAK akan mencapai 100 persen pada akhir tahun,” tambahnya.
Kendala Teknis di Sistem E-Katalog
Meski progres berjalan baik, sejumlah tantangan masih muncul di lapangan. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog yang kini menjadi mekanisme wajib dalam belanja pemerintah.
Sriwati mengungkapkan, keterlambatan umumnya terjadi karena keterbatasan pilihan penyedia dan ketersediaan produk di e-Katalog nasional, khususnya pada pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.
“Kadang produk yang dibutuhkan belum muncul di e-Katalog, sehingga dinas harus berkoordinasi dengan penyedia agar barang tersebut segera ditayangkan. Kalau stoknya terbatas, otomatis terjadi antrean nasional,” jelasnya.
Kendala teknis tersebut terus diantisipasi melalui komunikasi aktif antara perangkat daerah dan penyedia barang agar tidak menghambat pencapaian target DAK di akhir tahun.
Capaian DAK dan Dampak ke Masyarakat
Selain aspek keuangan dan fisik, keberhasilan DAK juga diukur dari dampak program terhadap masyarakat.
Sriwati mencontohkan, salah satu program nonfisik yang telah terealisasi ialah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Kegiatan sosialisasi ini sudah dilakukan di Tarakan dan Nunukan karena jumlah penduduknya tinggi. Namun, kami menyarankan agar tahun depan kegiatan seperti ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota sejak awal tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, penyaluran obat-obatan dari Dinas Kesehatan provinsi ke kabupaten/kota juga terus dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan hingga ke tingkat puskesmas.
Bappeda & Litbang sebagai Pengawal Pembangunan
Sebagai lembaga perencana dan pengendali pembangunan, Bappeda & Litbang Kaltara menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap program DAK tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemantauan rutin setiap triwulan menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan efektivitas program pembangunan lintas sektor.
“DAK adalah instrumen strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Kami ingin memastikan pemanfaatannya benar-benar optimal agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” tutup Sriwati. (ZR)
