EQUATOR-TV, BULUNGAN — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kaltara hingga kini terus memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh Pemprov Kaltara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan.
Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda & Litbang Kaltara, Dian Suryanata, menyebutkan bahwa transformasi digital kini menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah.
Melalui sistem monitoring terintegrasi, pemerintah dapat memantau perkembangan program secara real time sekaligus mendeteksi berbagai kendala di lapangan dengan lebih cepat.
“Perencanaan yang kuat hanya bisa terwujud jika didukung oleh data yang valid dan mudah diakses. Karena itu kami terus memperkuat sistem informasi pembangunan agar seluruh perangkat daerah memiliki acuan yang sama,” ujar Dian.
Menurutnya, sistem digital yang dikembangkan bukan sekadar alat pengumpulan data, tetapi juga berfungsi sebagai sarana analisis untuk menilai efektivitas berbagai program lintas sektor, mulai dari kelautan, pertanian, hingga pengembangan wilayah.
Dengan pendekatan berbasis data tersebut, kebijakan pemerintah daerah dapat disesuaikan berdasarkan hasil nyata di lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Monitoring bukan sekadar laporan administrasi. Kami ingin melihat sejauh mana hasil pembangunan berdampak langsung terhadap ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Diperlukan sinergi antar instansi agar transformasi digital berjalan optimal. Program lintas sektor, katanya, perlu diarahkan dalam satu kebijakan terpadu yang fokus pada hasil dan efisiensi.
“Tujuan kami memastikan semua perangkat daerah bergerak dalam arah kebijakan yang sama. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan bisa lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.
Upaya penguatan tata kelola berbasis data ini, lanjut Dian, merupakan wujud komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang terserap, tapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya (RK)
