EQUATOR-TV, NUSANTARA – Ingkong Ala yang menjabat Ketua Umum Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Utara atau LADK-KU melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara pekan tadi.
Ingkong Ala menggelar presentasi terkait usulan kerjasama sejumlah bidang antara masyarakat adat Kaltara dengan pengelola pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Salah satu fundamen mendasar maksud kerjasama itu dikarenakan Provinsi Kaltara dianggap sebagai wilayah penyangga ibukota IKN, sehingga layak mendapat ruang strategis dalam proses pembangunan, terkhusus bagi masyarakat adat di Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Kalimantan Utara (Kaltara).
Kunjungan khusus ke IKN tersebut turut diikuti sejumlah tokoh masyarakat LADK-KU dan jajaran pengurus Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional atau ICDN Provinsi Kalimantan Utara.
Rombongan Ingkong Ala yang juga merupakan Wakil Gubernur Kaltara diterima langsung Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Secara mendalam Ingkong Ala mengungkapkan, masyarakat adat Dayak Kenyah di Kaltara memiliki komitmen kuat untuk mendukung pembangunan IKN, sekaligus memastikan nilai-nilai budaya tetap terjaga di tengah pembangunan besar yang sedang berlangsung di Pulau Kalimantan.
Ketua Dayak Kenyah ini menyatakan dukungannya dengan menyebutkan bahwa pembangunan IKN harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan kepentingan masyarakat adat, khususnya di Kaltara.
Ia juga menyampaikan beberapa usulan konkret kepada pihak Otorita IKN terutama terkait soal pelestarian budaya, melalui pengakuan serta menjembatani dan memfasilitasi kegiatan adat sebagai bagian dari dukungan moral dan kultural terhadap pembangunan ibukota baru.
LADK-KU sendiri dalam kesempatan itu mengusulkan integrasi budaya Dayak, khususnya Dayak Kenyah dari Kaltara, dalam konsep pembangunan IKN agar mampu memperkenalkan sejarah, seni, dan kehidupan masyarakat adat kepada publik sebagai daya tarik pariwisata budaya di kawasan Nusantara di masa yang akan datang.
Ingkong Ala lantas mendorong adanya program pemberdayaan masyarakat adat melalui pelatihan keterampilan yang dapat diakses masyarakat Kaltara, baik dalam bidang tenaga kerja, ekonomi kreatif, maupun pengembangan budaya.
Turut disinggung dalam kunjungan itu terkait soal penguatan ekonomi masyarakat adat melalui pengembangan UMKM juga menjadi bagian dari usulan yang disampaikan. Tak terkecuali produk kerajinan tangan, pertanian organik, hingga pariwisata berbasis budaya dari masyarakat adat Kaltara diharapkan dapat masuk dan berkembang di kawasan IKN.
Sementara itu Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan komitmen Otorita IKN untuk membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat adat di wilayah sekitar ibukota baru termasuk Kaltara, disambut dengan baik eksistensinya.
Menurut Hadi Mulyono meskipun kawasan IKN secara administratif berada di Kalimantan Timur, namun daerah sekitar, termasuk Kaltara tetap memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga pembangunan IKN.
Basuki Juga menambahkan bahwa pihak Otorita IKN akan mengakomodasi berbagai usulan dan harapan masyarakat melalui kelembagaan adat yang ada, termasuk dari Kaltara.
Selain itu, komitmen tersebut juga sejalan dengan sejumlah regulasi Otorita IKN, antara lain Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Otorita IKN, Perka OIKN Nomor 12 Tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan pertanahan di IKN, serta Perka OIKN Nomor 9 Tahun 2023 mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha. (SMO)
