EQUATOR-TV, BULUNGAN – Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan diri sebagai pemegang grafik daerah Provinsi di Indonesia yang paling terendah mengalami kondisi inflasi keuangan skala nasional.
Raihan Ini merupakan indikasi positif terhadap kemampuan dan kepiawaian aparatur pemerintah Kaltara dalam mengelola keuangan daerah di kondisi pemberlakuan efesiensi anggaran nasional.
Bagi publik, Kaltara adalah kebangangan sekaligus pembuktian keseriusan pemerintahan dalam?mengelola penggunaan keuangan daerah secara tepat guna dan tepat sasaran.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) by During, Zoom meeting Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Tarakan Plaza Hotel, pada Senin (7/9/2026).
Rakor via virtual Zoom Meeting, diikuti para Kepala daerah Provinsial se-Indonesia dan beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri RI.
Turut hadir dalam rakor secara virtual adalah Deputi Bappenas, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Forum Bulog Nasional.
Kepala Dinas KISP Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Iskandar Alwi mengatakan bahwa rakor virtual Gubernur dan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah membahas soal strategi pengendalian inflasi nasional dan daerah.
“Kita bersyukurlah karena Kaltara mampu mencatatkan diri, sebagai daerah Provinsi yang memiliki tingkat inflasi terendah secara nasional. Kita patut berbangga terhadap prestasi ini, ” kata Iskandar Alwi.
Gubernur Kaltara, Zainal A.Paliwang mengatakan akan mempertahankan predikat ini, bahkan akan ditingkatkan lagi pengawasan penggunaan anggaran secara hati-hati sebagai wujud komitmen pemanfaatan keuangan daerah melalui pola efesien dan efektif.
“Prestasi ini kita harus pertahankan dan berusaha tingkatkan agar inflasi bisa lebih kecil lagi di masa datang, serta penggunaan anggaran kita juga lebih tepat sasaran dan memiliki azas manfaat, ” kata Gubernur Zainal.
Rakor virtual Zoom Meeting berlangsung sekitar satu jam dan disimak secara detail, paparan dan dinamika rakor oleh Gubernur Kaltara. Beberapa point point penting dicatat untuk menjadi bahan diskusi di internal Pemprov Kaltara bersama para OPD lainnya. (*)
