Wednesday, November 18, 2026
  • Tentang Kami
  • Visi Dan Misi
  • Redaksi
  • Office & Studio
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Pelindungan Wartawan
Equator TV
  • Home
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Tana Tidung
    • Nunukan
    • Malinau
  • Kaltim
  • Nasional
  • Politik
  • Advetorial
  • Login
No Result
View All Result
Equator TV
Home Berita

Fakta-fakta Pasal 241 RKUHP yang Tuai Kritikan, Hina Pemerintah di Medsos Bakal Dipenjara 4 Tahun?

Senin, 20 Juni 2022 - 09:05 WITA

by REDAKSI
June 20, 2022
in Berita, Nasional
Reading Time: 2 mins read
0 0
Share on FacebookShare on Whatsapp
Pasal 241 RKUHP Tuai Kritikan. (Foto: Ilustrasi)
Pasal 241 RKUHP Tuai Kritikan. (Foto: Ilustrasi)

EQUATOR-TV.COM, JAKARTA – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali menyita perhatian publik lantaran ada salah satu pasalnya yang menuai kontroversi.

Pasal-pasal kontroversial tersebut adalah pasal 240 dan 241 RKUHP tentang pidana menghina pemerintah di media sosial. Berdasarkan pasal tersebut, seseorang yang dianggap menghina pemerintah di media sosial dapat diancam hukuman 4 tahun penjara.

Related posts

Lewat “Blue And Green Policing”, Ditpolairud Polda Kaltara Bersihkan Perairan dan Pesisir Juata Laut

Lewat “Blue And Green Policing”, Ditpolairud Polda Kaltara Bersihkan Perairan dan Pesisir Juata Laut

November 17, 2026
Lindungi Tradisi Berladang, Masyarakat Dayak Tolak Gugatan Uji Materi UUPPLH

Lindungi Tradisi Berladang, Masyarakat Dayak Tolak Gugatan Uji Materi UUPPLH

November 16, 2026

Berikut bunyi draft pasal 240 RKUHP.

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Kerusuhan apa yang dimaksud? Berikut penjelasan dari Pasal 240 Rancangan KUHP.

“Yang dimaksud dengan keonaran adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.”

Awalnya, ancaman hukuman penjara yang diatur dalam pasal 240 RKUHP hanya 3 tahun. Kemudian, dinaikkan menjadi 4 tahun.

Bentuk penghinaan di media sosial yang dimaksud, dijelaskan dalam draft pasal 241 RKUHP berikut ini.

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pasal-pasal tersebut lantas menuai kritikan dari banyak pihak karena dianggap mengurung kebebasan berpendapat dan mengancam pengguna media sosial.

Pasal-pasal ini pun ramai diperbincangkan di media sosial, mulai dari Twitter hingga Instagram. Banyak netizen menilai pasal-pasal itu sebagai bentuk kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Salah satu kritikan datang dari aktivis Nico Silalahi yang menilai aturan tersebut sebagai sejata untuk membungkam kebebasan bersuara di Indonesia.

“Saat pembantu kerja gak becus dan ingin dipuji, sialnya malah membungkam mulut tuannya sehingga dimunculkan berbagai aturan untuk membatasi kebebasan bersuara. Kalau gak mau dicaci maka jangan numpang hidup dari pajak rakyat kalian. Kok ga sekalian kalian hidupkan UU Subversif?” cuit Nico Silalahi di akun Twitter-nya, dikutip Minggu, 19 Juni 2022.

Ada pula beragam kritik dari banyak netizen di platform Instagram terkait pasal 240 dan 241 RKUHP.

“Orba new version,” komentar akun @octafalala dalam foto yang diunggah oleh Instagram @folkative.

“Si paling anti kritik,” sindir akun @al.maann.

Disadur dari Req News

Post Views: 100
Tags: dikritikmenghina pemerintah di media sosial 4 tahun penjarapasal 240 dan 241 RKUHPpasal kontroversial RKUHPViral

Trending 7 Hari Terakhir

  • Edan! Rakyat Lagi Susah, Anggaran Cetak Kalender DPR Nyaris Rp 1 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam Ini, Penutupan Pesta Rakyat Bangayo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jumat Keliling, Ditpolairud Polda Kaltara Pererat Silaturahmi dengan Warga Pesisir

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga Mangkupadi Kembali Menagih Janji! Lemparan Telur, Tutup Aksi di Kantor Gubernur

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ditpolairud Polda Kaltara Salurkan Bantuan Alat Kebersihan untuk Tempat Ibadah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Equator TV

Menjaga Narasi Menyatukan Negeri

Follow Kami:

Recent News

  • Lewat “Blue And Green Policing”, Ditpolairud Polda Kaltara Bersihkan Perairan dan Pesisir Juata Laut
  • Lindungi Tradisi Berladang, Masyarakat Dayak Tolak Gugatan Uji Materi UUPPLH
  • Ditpolairud Polda Kaltara Imbau Nelayan Utamakan Keselamatan Saat di Perairan

Category

  • Advetorial
  • Artikel
  • Berita
  • Budaya
  • Bulungan
  • Hiburan
  • Kaltara
  • Kaltim
  • Kuliner
  • Malinau
  • Nasional
  • Nunukan
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Tana Tidung
  • Tarakan

Recent News

Lewat “Blue And Green Policing”, Ditpolairud Polda Kaltara Bersihkan Perairan dan Pesisir Juata Laut

Lewat “Blue And Green Policing”, Ditpolairud Polda Kaltara Bersihkan Perairan dan Pesisir Juata Laut

November 17, 2026
Lindungi Tradisi Berladang, Masyarakat Dayak Tolak Gugatan Uji Materi UUPPLH

Lindungi Tradisi Berladang, Masyarakat Dayak Tolak Gugatan Uji Materi UUPPLH

November 16, 2026
  • Tentang Kami
  • Visi Dan Misi
  • Redaksi
  • Office & Studio
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Pelindungan Wartawan

© 2026 EQUATOR TV

No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
    • Tarakan
    • Malinau
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Tana Tidung
  • Kaltim
  • Politik
  • Nasional
  • Opini
  • Advetorial

© 2026 EQUATOR TV

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In