KATHMANDU, EQUATOR TV – Republik Demokratik Federal Nepal jatuh ke dalam krisis konstitusional pada Selasa malam (9/9/2025) setelah Tentara Nepal mengambil alih kendali pemerintahan. Langkah drastis ini menyusul eskalasi demonstrasi anarkis yang menewaskan sedikitnya 22 orang dan menyebabkan pengunduran diri serentak Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli beserta sejumlah menteri kunci.
Hingga berita ini diturunkan pada Kamis (11/9), situasi di ibu kota Kathmandu dilaporkan tegang namun terkendali di bawah jam malam yang diberlakukan militer.
Kronologi Kerusuhan Berdarah
Krisis memuncak pada Selasa siang ketika aksi protes, yang awalnya menuntut reformasi kebijakan dan pemberantasan korupsi, berubah menjadi kekerasan. Massa dalam jumlah besar bergerak menuju pusat pemerintahan di Kathmandu.
Situasi menjadi tak terkendali saat malam tiba. Massa yang marah menyerang dan membakar sejumlah simbol negara, termasuk gedung Parlemen, Mahkamah Agung, serta beberapa kantor kementerian. Kediaman pribadi PM Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel juga tidak luput dari amukan massa dan dilaporkan mengalami kerusakan parah.
Tragedi memilukan terjadi ketika istri seorang mantan perdana menteri dilaporkan tewas terjebak di dalam kediamannya yang turut dibakar oleh perusuh.
Kekacauan semakin meluas dengan dilumpuhkannya Bandara Internasional Tribhuvan oleh massa dan aksi pembobolan penjara pusat yang membebaskan lebih dari 1.500 narapidana ke jalanan.
Intervensi Militer dan Kekosongan Kekuasaan
Menghadapi kelumpuhan total aparat sipil, PM Oli, Presiden Poudel, dan empat menteri lainnya secara resmi mengumumkan pengunduran diri mereka menjelang tengah malam. Keputusan ini menciptakan kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang berbahaya di pucuk pimpinan negara.
Dalam kondisi darurat tersebut, Tentara Nepal segera mengambil alih kendali. Pasukan bersenjata lengkap dikerahkan ke seluruh penjuru Kathmandu untuk membubarkan massa, mengamankan titik-titik strategis seperti bank dan pusat perbelanjaan dari penjarahan, serta memberlakukan jam malam yang ketat.
“Dengan lumpuhnya cabang eksekutif dan yudikatif, serta demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, Tentara Nepal untuk sementara waktu mengambil alih fungsi pemerintahan hingga stabilitas pulih,” demikian bunyi pernyataan yang disiarkan melalui stasiun televisi nasional pada Rabu dini hari.
Pola Serupa di Kawasan?
Analis politik Asia Selatan melihat adanya pola yang mengkhawatirkan dalam gejolak di Nepal. Peristiwa ini menunjukkan kemiripan dengan krisis yang pernah melanda Sri Lanka, Bangladesh, bahkan Indonesia.
“Pemicunya selalu sama: kemarahan publik terhadap korupsi dan kebijakan yang dianggap merugikan,” ujar Dr. Arindra Pradhan, seorang pengamat dari South Asia Study Centre. “Namun yang menarik adalah bagaimana kemarahan ini diorganisir. Kita melihat kemunculan simbol-simbol perlawanan yang viral dan peran sentral para influencer atau tokoh dadakan yang tiba-tiba tampil di garis depan, mengklaim mewakili suara rakyat dengan tuntutan yang terstruktur.”
Saat ini, komunitas internasional masih memantau situasi dengan cermat. Masa depan demokrasi Nepal kini berada di persimpangan jalan, bergantung pada langkah apa yang akan diambil oleh pemerintahan militer dalam beberapa hari ke depan.
(MK)
