EQUATOR TV, BULUNGAN—Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa penanganan stunting di wilayahnya tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia.
Kondisi geografis yang luas, penyebaran penduduk yang tidak merata, hingga keterbatasan akses antar wilayah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting. Faktor-faktor tersebut membuat pendekatan kebijakan nasional perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah perbatasan seperti Kaltara.
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Sosbudpem) Bappeda Litbang Kaltara, Mufied Azwar, S.Pt, menjelaskan bahwa upaya penanganan stunting di provinsi termuda ini harus dilakukan dengan strategi yang lebih fleksibel dan kontekstual.
“Setiap daerah punya karakteristik sendiri. Di Kaltara misalnya, banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau, air bersih masih terbatas, dan pola asuh masyarakat juga beragam. Jadi strategi penanganannya harus disesuaikan,” jelas Mufied saat ditemui tim liputan, Selasa (14/10/2025).
Dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini, pihaknya menyampaikan secara langsung kondisi riil Kaltara sebagai daerah perbatasan.
Menurutnya, kebijakan nasional sebaiknya tidak menggunakan pendekatan yang seragam untuk semua wilayah, karena setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda.
“Kita ingin kebijakan pusat tidak lagi menyamaratakan semua daerah. Kaltara ini unik, dari segi geografis sampai infrastruktur dasar. Misalnya soal sanitasi, itu berpengaruh besar terhadap stunting juga,” ujarnya.
Selain persoalan gizi, penyebab stunting di Kaltara juga banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas tempat tinggal, kondisi sanitasi, dan rendahnya tingkat edukasi masyarakat.
“Kadang bukan cuma karena makanannya kurang bergizi, tapi karena rumahnya tidak layak, air bersih susah, atau tidak ada MCK. Jadi ini masalah lintas sektor, bukan hanya urusan kesehatan,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemprov Kaltara mendorong kerjasama lintas instansi agar intervensi terhadap stunting dapat dilakukan secara menyeluruh.
Pendekatan terpadu ini dinilai penting agar setiap sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, dapat berkontribusi dalam mengatasi akar permasalahan stunting di lapangan. Kolaborasi tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antarinstansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Melalui penerapan metode Bottom-Up, pihaknya berharap seluruh masukan dari daerah bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Harapan kami, dengan penerapan pendekatan Bottom-Up, semua masukan dari daerah bisa jadi bahan dalam penyusunan program nasional. Supaya kebijakan yang lahir nanti benar-benar berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (RT)
