EQUATOR-TV, BULUNGAN – Masih seputar ketegangan konflik agraria di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), yang mengemuka dalam bahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPD RI pada Jumat (10/4/2026) di Kantor Gubernur Kaltara di Bulungan.
Pemprov Kaltara tak lagi ingin setengah-setengah. Melalui RDP ini, dapat dijadikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat terhadap keberadaan KIPI.
Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten I Bidang Pemerintahan, Datu Iqro, menegaskan bahwa RDP ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan langkah serius untuk mengurai benang kusut konflik lahan yang melibatkan masyarakat Desa Mangkupadi dan pihak perusahaan.
“RDP ini sangat penting sebagai persiapan pengaduan masyarakat, khususnya terkait konflik agraria yang sudah lama terjadi,” tegasnya.
Persoalan utama yang mencuat adalah dugaan penguasaan lahan turun-temurun milik masyarakat yang kini berada dalam kawasan perusahaan. Pemerintah pun berjanji tak akan tinggal diam. Dialog terbuka dan transparan akan difasilitasi, agar semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan duduk setara dan mengungkap fakta yang selama ini.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara juga mengakui bahwa KIPI memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja. Namun, pembangunan tersebut ditegaskan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Prinsip keberlanjutan, transparansi, dan penghormatan terhadap masyarakat harus menjadi dasar,” lanjut Datu Iqro.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Gubernur ini juga mendapat sorotan serius dengan hadirnya lima anggota DPD RI sebagai fasilitator. Kehadiran mereka menjadi sinyal bahwa persoalan ini tak bisa lagi dianggap sepele.
Beberapa nama yang turut hadir di antaranya Herman dan Muh. Saiki Suwarno. Melalui forum ini, pemerintah berharap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara tertib, aman, dan berujung pada kepastian hukum yang jelas.
Perusahaan pun diingatkan agar tak ada lagi ruang untuk tertutup. Transparansi dan tanggung jawab menjadi harga mati demi menciptakan situasi yang kondusif. Dan publik menanti selanjutnya, agar RDP ini benar-benar menjadi titik terang bagi masalah tersebut.(SMO)
