EQUATOR-TV, BULUNGAN – Gugatan yang diajukan oleh warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 79/Pdt.G/2025/PN TJS di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai tahap putusan akhir pada Jumat (13/11/2026).
Adapun hasil keputusannya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO).
Merespons hasil tersebut, warga langsung mendatangi kantor PN Tanjung Selor dan secara tegas menolak putusan yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.
Penolakan ini langsung memicu ketegangan, sehingga suasana di lingkungan pengadilan sempat menjadi memanas. Ketegangan semakin meningkat dan terjadi interaksi yang tidak kondusif antara warga dengan pihak berwenang.
Mewakili masyarakat, perwakilan warga Kampung Baru, Valdo, menyampaikan kekecewaan mendalam atas putusan yang dikeluarkan PN hari ini.
“Hari ini Jumat 13 November 2026 putusan perkara nomor 79 terkait dengan gugatan dari penggugat Pak Arman telah diputuskan dan putusan tersebut NO ya atau tidak dapat diterima yang pada intinya kami dari pihak penggugat merasa kecewa dengan hasil putusan pada hari ini”, ungkapnya.
Ia menjelaskan alasan kekecewaannya, karena menurutnya bukti-bukti yang diajukan pihaknya lebih kuat dibandingkan pihak tergugat.
“Karena pada dasarnya telah jelas dan terang benderang dalam pembuktian bahkan PT KIPI dan BCAP tidak bisa membuktikan surat sertifikatnya yang asli, sedangkan kami bawa surat sertifikat yang asli duluan terbit tapi malah kami yang kalah dengan alasan putusan NO”, ujarnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan waktu penjatuhan putusan tidak dapat diterima yang menurutnya seharusnya diputus pada tahap awal perkara, bukan di akhir persidangan.
“Seharusnya putusan NO ini diputuskan di sela tapi pada hari ini di putusan akhir malah kita mendapatkan jadwal putusan NO atau tidak dapat diterima”, tambahnya.
“Dan untuk upaya hukum selanjutnya mungkin akan kami diskusikan lagi di tim hukum apakah kita akan melanjutkan upaya banding atau tidak dan harus dikomunikasikan juga dengan warga dan yang lain”, sambungnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kekecewaan warga muncul karena mereka merasa datang ke pengadilan untuk mencari keadilan, namun putusan yang diterima justru dirasa mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Namun pada hari ini sesuai dengan yang teman-teman lihat rekan-rekan media lihat warga seluruh warga mangkupadi merasa kecewa dengan putusan hari ini karena kami merasa telah hilang keadilan di negeri ini, kami datang ke pengadilan untuk mencari keadilan tapi malah keadilan itu menghilangkan hak-hak kami”, ucapnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Febrian Ramadhan, S.H., memberikan penjelasan terkait makna putusan yang dikeluarkan.
“Mengenai putusan untuk perkara 79 Pdt.G atas nama penggugat Arman dan tergugatnya ada 12 pihak, sudah dilakukan pembacaan putusan itu melalui media elektronik tadi pagi, untuk hasil ini perlu saya luruskan bahwasanya hasil putusannya itu bukan ditolak, bukan dikabulkan, tapi tidak dapat diterima”, ungkapnya.
Ia menjelaskan secara hukum, putusan tidak dapat diterima berkaitan dengan kelengkapan syarat formil gugatan, bukan menilai benar atau salahnya materi perkara.
“Tidak dapat diterima itu artinya putusan NO itu berkaitan dengan formalitas gugatan, jadi untuk materi gugatan itu belum dinilai sama sekali, jadi formalitasnya yang menurut hakim itu belum memenuhi secara formil, maka dinyatakan tidak dapat diterima”, ujarnya.
Dengan demikian, ia menegaskan belum ada pihak yang menang maupun kalah dalam perkara ini karena hakim belum memeriksa pokok perkara.
“Jadi dalam perkara ini sebenarnya belum ada yang menang, belum ada yang kalah, formalnya aja yang belum terpenuhi seperti itu”, sambungnya.
Ia juga menjelaskan bahwa secara hukum, putusan tidak dapat diterima memang dapat dijatuhkan kapan saja selama proses persidangan berlangsung, termasuk di tahap akhir perkara.
“Memang berkaitan dengan formalitas memang bisa diputus di akhir perkara, dalam putusan, kalau untuk menyampaikan di dalam persidangan sebenarnya nanti kan majelis disangka berpihak menyampaikan kepada salah satu pihak saja, sementara di sini juga pihak tergugat”, tutupnya.(NA)
