EQUATOR-TV, TARAKAN – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyukseskan transformasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, S.E., M.AP., mengungkapkan, berdasarkan evaluasi penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT Triwulan III 2026, terdapat 474 penerima PKH dan 1.132 penerima BPNT yang mengalami kendala data tidak ditemukan.
Hal tersebut disampaikan Arbain dalam kegiatan Sosialisasi Transformasi Perlinsos dan Perluasan Agen Perlinsos bertajuk “Gerakan Nasional Peduli Tetangga”, pada Rabu (4/11/2026), di Ruang Serbaguna Pemkot Tarakan.
Menurut Arbain, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan verifikasi identitas, konfirmasi alamat, serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar warga miskin dan rentan yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terlewat dalam pendataan.
Ia menjelaskan, hingga 4 November 2026 pukul 15.31 WITA, jumlah Agen Perlinsos di Kecamatan Tarakan Utara mencapai 147 orang. Sementara jumlah keluarga yang telah mendaftar sebanyak 728 KK, terdiri dari Kelurahan Juata Laut 473 KK, Juata Kerikil 121 KK, dan Juata Permai 134 KK.
Arbain juga menegaskan bahwa Agen Perlinsos merupakan relawan yang bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggahan apabila data yang tercatat belum sesuai kondisi sebenarnya.
Agen tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan penerima bantuan maupun menjanjikan seseorang akan mendapatkan bansos.
“Fungsinya hanya sebagai loket layanan. Agen membantu mendaftarkan, tetapi tidak bisa menjamin sekalipun pendaftarannya berhasil,” tegasnya.
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, Arbain mengajak ASN, camat, lurah, ketua RT/RW, kader Posyandu, kader Dasawisma, hingga tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebagai Agen Perlinsos. Targetnya, perluasan registrasi dapat menjangkau minimal 50 persen dari total populasi kepala keluarga di Kota Tarakan hingga akhir November 2026.
“Jangan sampai ada warga Kota Tarakan yang berada dalam kondisi miskin atau rentan terlewat dari pendataan perlindungan sosial,” pesannya.(RK)
