EQUATOR-TV, JAKARTA – Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, mengapresiasi kebijakan pemerintah bersama DPR RI yang menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan itu dinilai menjadi kabar baik bagi ribuan tenaga pelayanan publik yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
“Keputusan ini merupakan langkah penting menyelesaikan penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN), sekaligus bentuk perhatian terhadap pengabdian para pekerja di berbagai sektor pelayanan publik,” kata Rahmawati, pada Minggu (8/11/2026)
Kebijakan itu tidak hanya dipandang sebagai perubahan status administrasi kepegawaian tetapi sebagai penghargaan negara terhadap tenaga yang selama ini menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Kepastian status dan kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga pelayanan publik. Mereka telah memberikan pengabdian dan kontribusi nyata, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Rahmawati berharap, kebijakan itu dapat dilaksanakan secara konsisten dan disertai mekanisme teknis yang jelas. Dengan begitu, seluruh tenaga PPPK yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh kepastian mengenai proses peningkatan status kepegawaiannya.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN, termasuk memberikan ruang pengembangan karier bagi tenaga pelayanan publik.
“Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi tenaga PPPK yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota termasuk di Kaltara,” ujarnya.
Rahmawati berharap momentum 2027 menjadi babak baru bagi peningkatan kesejahteraan tenaga pelayanan publik.
“Sebab, pelayanan pemerintahan yang berkualitas juga harus ditopang oleh sumber daya manusia yang mendapatkan kepastian, perlindungan dan penghargaan atas pengabdiannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Mengumumkan kesepakatan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu
Prasetyo menjelaskan, keputusan itu merupakan hasil finalisasi pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, pembahasan lebih difokuskan pada pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Namun, dalam kesepakatan terbaru, kebijakan tersebut diperluas dan mencakup berbagai profesi yang bekerja di sektor pelayanan publik, tidak hanya tenaga pendidik.
Perluasan cakupan ini menjadi perhatian penting karena tenaga pelayanan publik berasal dari beragam bidang pekerjaan yang sama-sama memiliki kontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan.(*)
