EQUATOR TV, TARAKAN — Dalam upaya meningkatkan standar pelayanan publik, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan, gelar Forum Konsultasi Pelayanan Publik pada Senin pagi (28/10/2024), di Hotel Royal Tarakan, Kalimantan Utara.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan Ombudsman RI Kaltara, Inspektorat II dan PSDKP Tarakan, serta Ditjen KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang bergabung melalui zoom meeting. Dalam diskusi ini dibahas berbagai persoalan terkait pelayanan, diantarnya soal penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) di wilayah tertentu yang sulit dijangkau dan pelayanan diluar jam kerja, dikarenakan kondisi para pengguna layanan yang tidak memungkinkan melakukan proses pengajuan perijinan pada saat jam kerja.
Terkait hal ini, Ombudsman memberikan perhatian khusus. “Pelayanan diluar jam kerja memang bagus, karena dilakukan secara maksimal, namun sifat dari pelayanan khusus ini, rentan sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berisiko menimbulkan maladministrasi jika tidak ada pengawasan yang ketat,” ucap Bakuh Dwi Tanjung selaku perwakilan Ombudsman RI Kaltara.
Sementara itu, dari PSDKP Tarakan, Juraida, menyoroti tantangan teknis yang kerap dihadapi, seperti gangguan sistem aplikasi dan pemadaman listrik. “Sistem sering down, listrik padam, server down, sedangkan semua by aplikasi, sehingga seringkali ini menjadi penyebab nilai terendah pada setiap laporan semester kami. Apa kiat untuk kami kedepannya, agar tidak lagi mendapat nilai rendah dalam hal ini ?”, ujar Juraida, meminta masukan pada Ombudsman dalam rangka meningkatkan kinerja agar kendala teknis ini tidak lagi menurunkan kualitas pelayanan PSDKP.
Ombudsman mengusulkan agar PSDKP Tarakan lebih aktif dalam menginformasikan kendala teknis melalui media sosial, minimal tiga hari sebelumnya. Hal ini agar para nelayan bisa mempersiapkan alternatif, termasuk penerbitan SLO secara manual jika aplikasi mengalami gangguan. Langkah inovatif “jemput bola” juga diharapkan dapat lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat nelayan yang membutuhkan.
Lebih jauh lagi, saat wawancaranya dengan Tim Liputan, Johanes J.Medea, Kepala PSDKP Kaltara mengatakan. “Kita laksanakan Forum Konsultasi Publik seperti ini, agar pengguna layanan mendapat kepastian layanan, apabila jam pelayanan itu sudah disepakati bersama, maka menjadi kewajiban semua pihak untuk mentaati komitmen bersama, dimana jam pelayanan mulai dari jam 07.30 sd 16.30 sore. Tidak ada pengajuan layanan diluar luar jam pelayanan, agar menghindari potensi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi”, ujarnya.
“Yang kedua, yaitu sosialisasi internal kepada personil kami, komitmen terkait integritas dalam pelayanan publik, kemudian terkait etika pelayanan kepada para pengguna, mereka bisa terima dan peroleh dengan baik, itu menjadi prioritas kami. Dan tentunya Kementrian Kelautan akan mendapatkan laporan langsung bila terjadi penyelewengan dalam pelayanan yang kita berikan. Masyarakat bisa segera menyampaikan pengaduan kepada pemerintah pusat, ini akan diteruskan kepada kami dan Inspektorat akan melakukan evaluasi, pemanggilan dan lain-lain, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pelayanan pada masyarakat,” ujar Johanes.
Saat disinggung soal kendala access internet, Johanes menyebutkan bahwa, “Kita memang ada di daerah terluar. Kapasitas internet itu memang menjadi prioritas, loading internet itu bagaimana agar tidak terlalu lama, kemudian pelayanan manual sesegera mungkin apabila pengguna layanan membutuhkan cepat terbitnya SLO (Standar Laik Oprasi) dan (LVHPI) Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan, ini juga kita sudah mensiasti, dan saya kontrol terus kebawah untuk memastikan teman-teman yang bertugas bisa melaksanakan tugas maximal dan prima. Dan Pelayanan Penerbitan SLO dan LVHPI itu, tidak dipungut biaya alias gratis,” tutup Johanes.
Melalui forum ini, diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor perikanan di wilayah perbatasan. Stasiun PSDKP Tarakan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperbaiki pelayanan bagi masyarakat nelayan Kalimantan Utara. Acara ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama, dari berbagai perwakilan instansi terkait serta media yang hadir pada forum diskusi kali ini.
