EQUATOR-TV, TARAKAN — Pemprov Kaltara menggelar kegiatan Coaching Clinic bagi Tim Evaluasi dan Tim Review atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota se-Kalimantan Utara, pada Selasa pagi (3/6/2025), bertempat di Hotel Royal, Kota Tarakan.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Totok Prihantoro, Ak., M.Si, Inspektur Daerah Provinsi Kaltara, Yuniar Asfiati, SE., M.AP., CGCAE, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Taufik Hidayat, S.TP, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Amril Rahim, AP., S.Sos., M.Si dan Irda Nur Ismi, SP., M.Si.
Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyebutkan pentingnya membangun sistem evaluasi pemerintahan yang menyeluruh, tidak hanya fokus pada aspek teknis dan laporan administratif semata. Ingkong juga menyinggung soal isu keterbatasan tenaga pengajar di daerah terpencil yang kerap luput dari perhatian. “Banyaknya yang diturunkan dari kampung padahal kan nggak akan dapat kesempatan untuk makan, pergi saja susah. Jadi kompensasinya kembali ke kampung itu untuk apa?,” ujarnya.
Tantangan utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah kurangnya tenaga pendidik dan pelayan publik yang berkualitas, khususnya di wilayah-wilayah pelosok. “Rasanya kita itu harus menambah tenaga gurunya. Tenaga pengajarnya itu yang paling penting. Evaluasi harus menyentuh hal-hal dasar seperti ini,” tambahnya. Ia juga menyinggung pentingnya membangun sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, berbasis data, serta memanfaatkan teknologi secara maksimal. “Kita ingin bekerja dengan betul-betul menggunakan teknologi kita. Sistem keuangan harus ditata supaya tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel,” tegasnya.
Kegiatan Coaching Clinic ini juga turut menghadirkan narasumber dari Perwakilan BPKP Kaltara, diantaranya Rudy Laurentius S., Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP. Sementara peserta kegiatan merupakan perwakilan dari Inspektorat Daerah seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis dan sesi diskusi yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas evaluasi dan review LPPD dan SPM di tingkat daerah (RS).
