EQUATOR-TV, BULUNGAN — Meski capaian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kaltara hingga triwulan III tahun 2025 telah menunjukkan progres yang menggembirakan, yakni di angka 80 persen, namun pelaksanaannya di lapangan ternyata masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Tantangan yang ada, utamanya dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog.
Plt. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda & Litbang Kaltara, Sriwati, menyebutkan bahwa kendala teknis tersebut menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan di daerah.
“Kadang produk yang dibutuhkan belum muncul di e-Katalog, terutama alat kesehatan dan obat-obatan. Kalau stoknya terbatas, otomatis terjadi antrean nasional,” ungkap Sriwati.
Untuk mengantisipasi keterlambatan, lanjutnya, koordinasi intensif terus dilakukan antara perangkat daerah dan penyedia agar proses pengadaan dapat berjalan lebih lancar.
Selain fokus pada pengadaan fisik, Bappeda juga menekankan pentingnya program nonfisik yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
“Kegiatan sosialisasi ini sudah berjalan di Tarakan dan Nunukan. Kedepan, kami mendorong agar pelaksanaannya dilakukan di seluruh kabupaten/kota sejak awal tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara juga tengah menyalurkan obat-obatan ke berbagai kabupaten dan kota secara bertahap guna memastikan ketersediaan layanan kesehatan hingga ke tingkat puskesmas.
Menurutnya, berbagai langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan agar pemanfaatan DAK benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak hanya melihat angka, tetapi juga hasil di lapangan. DAK harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran,” tutupnya.
Dengan sinergi lintas sektor dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemprov Kaltara berharap realisasi DAK tidak hanya optimal dari sisi penyerapan, tetapi juga tepat sasaran dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi termuda di Indonesia ini.(RK)
