EQUATOR-TV, BULUNGAN – Struktur ekonomi Kalimantan Utara hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh besarnya peran belanja pemerintah.
Ketergantungan ini membuat perekonomian di Kaltara mudah terguncang setiap kali terjadi perlambatan fiskal. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Provinsi Kaltara, Bertius.
Ia menilai dominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlihat jelas pada pergerakan ekonomi di lapangan.
“Kalau pemerintah lambat belanja, otomatis ekonomi melambat. Dampaknya langsung terasa pada masyarakat,” ujar Bertius, belum lama ini.
Penundaan pencairan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dapat langsung menurunkan daya beli masyarakat. “Begitu TPP tertunda, aktivitas belanja pegawai menurun. Pasar lesu, perputaran uang melambat. Itu realita di Kaltara,” katanya.
Bertius menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan wilayah lain yang ekonominya telah lebih beragam dan banyak digerakkan oleh sektor swasta.
“Di daerah lain, kalau swasta dominan, belanja pemerintah melambat pun tidak terlalu memengaruhi ekonomi. Tapi di Kaltara, roda ekonomi mayoritas masih menunggu perputaran dari APBD,” jelasnya.
Data Bappeda Litbang Kaltara menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara masih berada di atas 30 persen. Sementara itu, sektor swasta—terutama industri pengolahan dan perdagangan besar, belum berkembang optimal meski potensi sumber daya alam cukup besar.
“Artinya, mesin pertumbuhan kita masih satu arah. Kalau mesin itu melambat, ekonomi langsung goyah,” tegas Bertius.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Kaltara kini fokus memperkuat diversifikasi ekonomi dengan mendorong investasi swasta di berbagai sektor potensial. Beberapa bidang yang tengah disiapkan antara lain kelautan dan perikanan, terutama hilirisasi rumput laut dan hasil tangkapan laut, serta pengembangan energi baru terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro di wilayah pedalaman.
Selain itu, proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi, Bulungan, juga diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi hijau di masa depan.
“Kalau investasi swasta lebih kuat, kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD. Ekonomi akan lebih stabil dan daya saing meningkat,” ujarnya.
Bertius juga mengakui bahwa upaya mendorong peran swasta bukan tanpa tantangan. Masalah infrastruktur dasar, kepastian regulasi, hingga peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal masih menjadi pekerjaan besar yang perlu diselesaikan.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi telah menyiapkan arah kebijakan jangka menengah melalui RPJMD 2025–2029, yang memprioritaskan pembangunan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Ketergantungan pada APBD hanya akan membuat kita rentan setiap kali ada efisiensi. Karena itu, Kaltara harus berani membuka ruang lebih luas bagi swasta agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tangguh,” pungkasnya (RK).
