EQUATOR-TV, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat konektivitas antarwilayah sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Akses transportasi yang terbatas selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam distribusi logistik dan pengembangan potensi ekonomi di wilayah pedalaman.
Berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, peningkatan infrastruktur jalan menuju Krayan kini tengah berlangsung. Total panjang jalur yang ditargetkan mencapai sekitar 80 kilometer, dengan capaian pekerjaan berada di kisaran 20–30 persen. Proyek ini diharapkan tuntas pada akhir 2025, sehingga akses darat ke wilayah perbatasan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca.
Sebagai bagian dari strategi pemerataan harga dan logistik, pemerintah juga terus mengembangkan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA). Program ini memungkinkan penyaluran bahan pokok ke daerah terpencil dengan biaya yang lebih terjangkau. Di Kabupaten Malinau, misalnya, dialokasikan anggaran sekitar Rp 72,2 miliar untuk mendukung transportasi udara, darat, dan sungai yang melayani rute 3T sepanjang tahun 2025.
Selain jalan darat, proyek besar lain yang tengah digarap adalah pembangunan jembatan penghubung Malinau–Krayan senilai Rp 150 miliar, yang mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi jalur utama distribusi logistik dari dan menuju wilayah perbatasan serta mengurangi ketergantungan pasokan barang dari Malaysia.
Upaya lain yang juga tengah berjalan adalah penyelesaian Jalan Lingkar Krayan, yang menghubungkan lima kecamatan di pedalaman. Pembangunan ini diharapkan menciptakan jaringan transportasi internal yang lebih solid antarwilayah di pegunungan Krayan. Namun, sejumlah ruas masih menghadapi kendala teknis, terutama di area jembatan dan topografi ekstrem.
Menurut Kepala Bappeda Kaltara, Beritus, konektivitas wilayah bukan sekadar pembangunan jalan, melainkan fondasi bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan akses transportasi, energi, dan komunikasi yang lebih baik, potensi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata di wilayah perbatasan diyakini dapat tumbuh lebih cepat dan merata.
Dalam pelaksanaannya, bertius menegaskan kolaborasi lintas instansi dan dukungan kabupaten/kota tetap menjadi kunci. Sinergi ini penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau seluruh pelosok Kaltara.
Pemprov Kaltara mendorong kerja sama lintas kabupaten dan kota agar kebijakan pembangunan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan. Dengan sinergi lintas wilayah dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan konektivitas di Kaltara dapat memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (ZR)
