EQUATOR TV, BULUNGAN – Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas Gubernur Kalimantan Utara selaku wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya dalam urusan perencanaan yang harus berbasis data, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara menggelar kegiatan pembinaan terkait penggunaan Satu Data Daerah bagi kabupaten/kota se-Kaltara. Acara yang berlangsung di Hotel Pangeran Khar, pada Senin (15/9/2025) ini, dihadiri perwakilan dari lima kabupaten/kota se-Kaltara.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, bahwa sejak 2019 pemerintah sudah menerbitkan Perpres Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia. Dari aturan itu, gubernur diberi mandat untuk menyelenggarakan statistik sektoral di daerah, termasuk membentuk Forum Satu Data di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Sejak 2022 kita rutin melibatkan kabupaten/kota lewat bimbingan teknis. Harapannya, masing-masing daerah membentuk forum Satu Data dan menugaskan Bappeda sebagai sekretariatnya, sementara Dinas Kominfo menjadi wali data,” jelas Bertius.
Ia menambahkan, tahun 2025 ini pembinaan kembali digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi perkembangan di kabupaten/kota.
Dari hasil pemetaan awal, masih ada daerah yang baru sebatas menyiapkan regulasi, namun belum semua melengkapi dengan SK Bupati maupun penetapan siklus pengelolaan datanya.
“Hal ini yang kita benahi bersama. Kita sudah jadwalkan agenda sampai November, targetnya 2025 nanti monitoring Satu Data di kabupaten/kota bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Satu Data sangat penting karena menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan maupun program perangkat daerah. Tanpa data yang jelas, penyusunan rencana kerja hanya akan berdasarkan asumsi.
“Satu Data itu fundamental. Perencanaan daerah harus didasarkan kebutuhan nyata, bukan keinginan. Dan kebutuhan itu bisa kita ukur lewat data. Misalnya soal sanitasi, kita tidak bisa asal-asalan tanpa tahu berapa banyak warga yang masih buang air sembarangan. Dengan data yang akurat, barulah perangkat daerah bisa menentukan program yang tepat,” tegasnya.
Lewat forum ini, Bappeda-Litbang berharap kabupaten/kota di Kaltara semakin siap menyelenggarakan Satu Data Indonesia, agar pembangunan di daerah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. (RT)
