EQUATOR TV, BULUNGAN— Melihat situasi nasional yang ada, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyampaikan pentingnya sinergi semua pihak untuk menjaga kondusifitas, dan keamanan di wilayah Kaltara.
Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi dan rapat koordinasi yang digelar Pemprov Kaltara bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi masyarakat, di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara pada Rabu (3/9/2025).
Acara ini digagas sebagai wadah mempererat komunikasi sekaligus menyamakan langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kaltara, serta untuk saling bertukar pandangan soal kondisi daerah dan langkah yang bisa ditempuh bersama demi menciptakan suasana aman dan damai.
Menurut Zainal, Kaltara sejauh ini masih dalam kondisi aman dan damai, namun hal itu harus terus dipelihara secara bersama. “Kita bersyukur, Kalimantan Utara sampai saat ini masih aman dan kondusif. Saya mengajak Forkopimda, tokoh masyarakat, ormas, tokoh adat, maupun tokoh agama untuk selalu menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi sesuai arahan Mendagri, kita diminta mengumpulkan seluruh elemen masyarakat agar semakin solid dalam menjaga wilayah,” ungkapnya.
Dalam pertemuan ini juga disinggung soal pentingnya pembangunan di Kaltara, termasuk persoalan infrastruktur jalan. Ada jalan yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, maupun pemerintah pusat. Untuk itu, koordinasi terus dilakukan agar penanganan infrastruktur berjalan maksimal. Bahkan awal Oktober mendatang, Komisi V DPR RI dijadwalkan akan datang ke Kaltara untuk membahas dukungan pembangunan infrastruktur dan perumahan.
“Awal Oktober nanti, insya Allah Komisi V DPR RI akan hadir di Kaltara. Kami sudah siapkan dokumen dan proposal agar mereka bisa membantu percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur dan perumahan. Saat itu juga tokoh masyarakat akan kembali kita hadirkan dalam pertemuan bersama,” jelasnya.
Tak hanya membahas soal keamanan dan pembangunan, Gubernur Zainal juga menyinggung soal perlindungan pekerja rentan. Ia menyebut, pemerintah tetap berupaya menyalurkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan, meskipun tahun ini jumlah penerima mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.
“Tahun lalu kita bisa bantu sampai 45 ribu pekerja rentan, seperti nelayan, ojek online, maupun buruh di luar perusahaan. Tahun ini karena efisiensi anggaran, hanya sekitar 22 ribu pekerja yang bisa tercover. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat lagi,” ujarnya.
Selain itu, tak lepas dari sorotannya, yakni soal rencana pemekaran wilayah di Tanjung Selor sebagai syarat agar bisa menjadi kota. Sesuai aturan, minimal harus ada empat kecamatan. Saat ini, Tanjung Selor baru memiliki satu kecamatan, sehingga perlu percepatan pembentukan kecamatan baru.
“Kita terus berkoordinasi dengan Bupati Bulungan untuk mempercepat pembentukan kecamatan tambahan. Usia provinsi sudah 13 tahun, tetapi ibu kotanya masih berstatus kecamatan. Harapan kita, proses ini bisa segera terealisasi,” tutupnya.(RT)
