EQUATOR-TV, TARAKAN– Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 ke Provinsi Kalimantan Utara, melalui pertemuan yang digelar di Swiss-Belhotel Tarakan pada Jumat (3/10/2025).
Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Gubernur Kaltara, Bupati dan Wali Kota/perwakilan dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, jajaran Forkopimda, Kapolda, Kejati dan Kejari, hingga unsur TNI.
Dalam pertemuan ini, membahas soal penyesuaian anggaran transfer ke daerah (TKD). Sebagaimana disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A..
“Persoalannya adalah ketika anggaran diturunkan, transfer ke daerah diturunkan, tapi tanggung jawab mereka ditambah. Ini yang menjadi perhatian kami agar bisa dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga perputaran ekonomi di masyarakat agar tetap bergerak. Selain itu, mendorong agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berperan aktif sebagai koordinator dan motor pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga sinergi antar lembaga lebih kuat.
“Selama ini rapat hanya rapat, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Sekarang kita dorong BNPP menjadi pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan perbatasan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan penyesuaian TKD tidak mengganggu pelayanan dasar masyarakat maupun pembangunan infrastruktur. Kebutuhan masyarakat di perbatasan tetap harus menjadi prioritas bersama.
“TKD memang mengalami penyesuaian. Tapi tentu kami harus pastikan penyesuaian ini tidak berdampak pada pelayanan minimal dasar dan pengembangan infrastruktur yang sangat dibutuhkan,” jelas Bima.
Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP dan Kementerian Keuangan akan terus memfasilitasi kebutuhan pembangunan di Kalimantan Utara.
Pertemuan di Tarakan ini juga menjadi wadah strategis untuk mempertemukan DPR, pemerintah pusat, BNPP, dan kepala daerah, sehingga langkah pembangunan di Kaltara dapat berjalan lebih sinergis.(RS)
