EQUATOR TV, BULUNGAN– Kondisi Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterima daerah, seperti halnya di Kalimantan Utara (Kaltara), hingga kini masih mengacu pada data yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Meski begitu, pemerintah provinsi tetap aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kebutuhan anggaran agar bisa dipertimbangkan.
Meski Pemprov Kaltara hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kemungkinan adanya perubahan atas besaran nilai TKD untuk tahun 2026 ini, Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, hingga kini terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kalau dari TKD yang ada, sampai sekarang memang belum ada perubahan resmi. Kita tetap bangun komunikasi dengan pusat, khususnya terkait pengalokasian anggaran. Untuk perencanaan program, semua sudah kita susun,” ujarnya saat ditemui tim liputan pada Selasa (18/11/2025).
Menurut Bertius, Pemprov Kaltara berharap perencanaan pembangunan tahun 2026 tetap bisa berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disahkan Gubernur pada Juni lalu. Dokumen RKPD tersebut menjadi pedoman utama penyusunan program pembangunan di berbagai sektor.
“Harapan kita idealnya tahun 2026 itu bisa jalan sesuai RKPD yang sudah ditetapkan Pak Gubernur. Tapi karena soal anggaran masih bergantung pada TKD, kita tetap menunggu kepastian dari pusat,” jelasnya.
Terkait kondisi anggaran saat ini, Bertius mengungkapkan bahwa nilai TKD yang telah diterima daerah berada di kisaran Rp1,2 triliun. Jika digabung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), total APBD baru menyentuh angka Rp2,274 triliun. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding kondisi normal.
“Normalnya TKD kita itu sekitar Rp2,1 triliun. Jadi memang masih jauh dari angka biasanya. Kita berharap ada perubahan kebijakan atau penyesuaian dari pusat, supaya TKD bisa kembali normal,” imbuhnya.
Keterbatasan anggaran tidak menghentikan pemerintah daerah untuk tetap menyusun program prioritas dengan sebaik mungkin. Namun ia mengakui bahwa sejumlah penyesuaian tetap perlu dilakukan sambil menunggu keputusan final dari pemerintah pusat.
“Yang penting perencanaan sudah kita siapkan. Tinggal bagaimana nanti menyesuaikan dengan angka final yang diberikan pusat. Kita tetap optimis, tapi juga harus realistis,” tambahnya.(RT)
