EQUATOR-TV, NUNUKAN – Barang hasil penindakan Bea Cukai yang masih memiliki nilai guna kini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Melalui mekanisme hibah, sejumlah Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp297,95 juta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah.
Penyerahan hibah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP C) Nunukan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, berlangsung di halaman Mess Bea Cukai Nunukan, Jalan Lingkar Pos, Kelurahan Nunukan Timur, pada Jumat (30/10/2026) yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 serta Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80.
Kepala KPPBC TMP C Nunukan, Rommy Heryadi, menjelaskan bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan terhadap berbagai barang yang tidak memenuhi ketentuan. Setelah melalui tahapan administrasi dan penetapan sesuai peraturan, barang hasil penindakan berstatus sebagai Barang Milik Negara yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme, termasuk pemusnahan maupun hibah.
Menurut Rommy, tidak semua barang hasil penindakan harus dimusnahkan. Barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan manfaat dapat dialihkan melalui mekanisme hibah setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Kalau kita lihat, kalau dimusnahkan juga seperti paku, dimusnahkan tetap jadi paku. Lebih baik dimanfaatkan untuk masyarakat,” ujarnya.
Adapun BMN yang diserahkan terdiri atas 163 rol karpet gulungan, 87 rol karpet lantai plastik, dua unit kompor gas tiga tungku, 142 boks paku, 312 pieces pipa HDPE, 491 lembar seng gelombang, serta 1.380 pasang sepatu karet merek Bowling. Seluruh barang tersebut memiliki nilai total mencapai Rp.297.950.000.
Rommy, menambahkan, pelaksanaan hibah dilakukan secara berkala dengan terlebih dahulu mengumpulkan barang-barang hasil penindakan. Selanjutnya, setiap barang melalui proses administrasi dan tahapan sesuai ketentuan sebelum ditetapkan sebagai objek hibah.
Meski demikian, terdapat kategori barang tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Barang yang peredarannya dilarang atau dibatasi, seperti minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau, dan kosmetik tertentu, harus ditangani melalui proses pemusnahan sesuai peraturan yang berlaku.
Dari pihak pemerintah daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, S.H., menyampaikan apresiasi atas penyerahan hibah tersebut. Ia berharap seluruh barang yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga memberikan nilai tambah bagi kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Amin, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Ia mengingatkan agar kegiatan perdagangan dilakukan melalui prosedur yang sah dan tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan.
“Kita berharap ke depan masyarakat semakin sadar dan tidak ada lagi temuan seperti ini. Kalau melakukan aktivitas perdagangan, silakan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan,” tambahnya.
Penyerahan hibah ini sekaligus memperkuat koordinasi antara instansi vertikal Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset negara. Sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan barang hasil penindakan yang masih layak guna tidak terbuang percuma, melainkan dialihkan untuk mendukung kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (TY).
