EQUATOR-TV, NUNUKAN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan perpajakan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan tata kelola pemerintahan. Untuk mendukung upaya tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara memperkuat peran pencegahan melalui edukasi dan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.
Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan Penerangan Hukum bertema “Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Daerah dan Perpajakan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah serta Sosialisasi Program Jaksa Garda Asta Cita” berlangsung di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, pada Kamis (05/11/2026).
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kaltara, Muhammad Fadlan, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda penyuluhan dan penerangan hukum, tetapi juga bagian dari langkah preventif serta deteksi dini dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.
“Selain menjadi agenda rutin penyuluhan dan penerangan hukum, kegiatan ini merupakan upaya preventif dan deteksi dini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menyukseskan arahan Presiden dalam mewujudkan Asta Cita,” ungkapnya.
Fadlan, menegaskan, fungsi kejaksaan tidak terbatas pada penanganan perkara melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Kejaksaan juga mengutamakan pencegahan melalui berbagai kegiatan edukasi hukum, seminar, penerangan hukum, serta kampanye antikorupsi agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak awal.
“Pada hakikatnya, kejaksaan hadir bukan hanya dalam rangka penindakan, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun eksekusi. Kami terlebih dahulu mengedepankan upaya preventif. Sebagaimana pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati,” tambahnya.
Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menyambut positif pelaksanaan penerangan hukum tersebut. Ia menilai kejaksaan memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam memberikan arahan dan pendampingan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Kehadiran kejaksaan dalam forum ini bukan sebagai pencari kesalahan, tetapi sebagai mitra strategis, sebagai guardian atau penjaga dan guidance atau pembimbing bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, karakteristik Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan perizinan. Kondisi tersebut menuntut setiap proses perizinan dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Irwan meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana konsultasi preventif dengan kejaksaan. Dengan demikian, aparatur pemerintah memiliki pemahaman dan kepastian hukum dalam menjalankan program maupun kegiatan pembangunan.
Secara khusus, Bupati menginstruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), BPKAD, serta OPD teknis yang menangani perizinan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan perizinan. Seluruh tahapan juga diminta berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan juga harus dioptimalkan. Saya berharap setiap izin yang dikeluarkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” tegasnya.
Selain pengawasan perizinan, Irwan, menilai fungsi deteksi dini dan peringatan dini yang dimiliki bidang intelijen kejaksaan dapat membantu pemerintah daerah mengenali serta mengantisipasi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum.
Melalui program Jaksa Garda Asta Cita, Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen mempererat sinergi dengan kejaksaan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan program pemerintahan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
“Pembangunan di Nunukan tidak hanya harus berjalan cepat, tetapi juga benar secara hukum. Saya berharap setelah kegiatan ini tidak ada lagi keraguan ASN dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Melalui penguatan pengawasan dan pendampingan hukum tersebut, diharapkan penyelenggaraan perizinan dan perpajakan di Kabupaten Nunukan semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah juga diharapkan mampu mendorong optimalisasi PAD sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (TY).
