EQUATOR TV, TARAKAN – Untuk meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan PSKS perorangan, keluarga, dan lembaga di wilayah Kota Tarakan, pada Selasa pagi (18/03/25).
Acara yang berempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, di Tarakan ini, bertujuan untuk mengumpulkan informasi, saran, dan masukan terkait pemberdayaan sosial dari berbagai elemen, seperti Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Taruna Siaga Bencana, LK3, Family Care Unit (FCU), Karang Taruna, Forum CSR, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan sosial di lapangan.
“Jadi, dari hasil pertemuan teman-teman PSKS se-Kota Tarakan ini, kami berharap bisa menggali segala permasalahan, sehingga nanti harapan kita bisa mengurai simpul yang menjadi permasalahan utama dalam kegiatan pemberdayaan sosial. Karena kita tahu bahwa pemberdayaan sosial ini mencakup pemberdayaan relawan-relawan sosial di masyarakat, yang secara langsung sebenarnya merupakan ujung tombak dari kegiatan sosial,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara, Obed Daniel LT, S.Hut, M.M.
Lebih lanjut, Obed menegaskan pentingnya pemberdayaan PSKS agar informasi dan data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Kalimantan Utara dapat tersusun dengan baik. “Harapan kita, nanti kita bisa mengkaji kegiatan ini dan merumuskan evaluasi kesejahteraan pemberdayaan sosial. Arahnya bagaimana, dan kita akan mencapai satu rekomendasi untuk pemerintah dan kepala daerah,” imbuhnya.
Terkait capaian dan evaluasi di tahun 2024, Obed juga mengakui masih ada tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam hal validasi data sosial. “Dari tahun 2024, kita memang masih fluktuatif ya, artinya tetap saja ada permasalahan yang belum bisa terselesaikan. Pertama, masalah validasi data sosial, terutama data di TKS kita, masih ada PR sekian belas ribu yang harus kita sempurnakan. Jangan sampai pemerintah sudah menyediakan slot bagi masyarakat miskin, tetapi tidak bisa tersampaikan ataupun tersalurkan,” pungkasnya.
Selain penyampaian dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara, dalam pertemuan ini juga disampaikan paparan tentang “Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Pemberdayaan Sosial, oleh Rizalpauzi, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama.
Pasca pertemuan ini, Dinsos Kaltara berharap berbagai informasi dan hasil diskusi yang ada, dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mencetuskan kebijakan-kebijakan sosial di lapangan, yang berpihak pada kebutuhan masyarakat (RK)
