EQUATOR-TV, NUNUKAN – Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 memasuki tahap penyempurnaan laporan akhir. Untuk memastikan rumusan program dan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar seminar pembahasan dokumen di Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, pada Jumat (23/10/2026).
Kegiatan yang melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan (UBT) tersebut mempertemukan perangkat daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan. Forum ini dimanfaatkan untuk menelaah substansi sekaligus menghimpun masukan agar rencana aksi yang disusun mampu menggambarkan kondisi dan potensi Kabupaten Nunukan.
Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa dokumen RAD-PGBPSDL memiliki peran lebih luas daripada sekadar kelengkapan administrasi perencanaan. Keberadaannya diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan pangan serta gizi yang dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah.
“Penyusunan RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi upaya menyatukan arah kebijakan dan program lintas perangkat daerah. Kami ingin rencana aksi ini disusun berdasarkan kondisi riil, kebutuhan masyarakat, serta potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana aksi bergantung pada keterlibatan dan komitmen setiap perangkat daerah. Program yang dirumuskan perlu dijabarkan ke dalam kegiatan terukur dengan memperhatikan tugas serta kewenangan masing-masing instansi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pengembangan sumber pangan lokal. Pemanfaatan potensi daerah dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan, memperbaiki pola konsumsi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan status gizi secara berkelanjutan.
Untuk mengukur kebutuhan intervensi, penyusunan dokumen turut memperhatikan sejumlah indikator pembangunan. Di antaranya Indeks Ketahanan Pangan (IKP), produksi tanaman pangan dan hortikultura, prevalensi stunting, cakupan akses air minum, serta ketersediaan sanitasi layak dan aman.
Data yang disampaikan dalam seminar mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Nunukan pada 2025 sebesar 11,7 persen. Pada aspek penyediaan air minum, realisasi akses melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencapai 62,04 persen, sedangkan target dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 64,51 persen.
Adapun kondisi sanitasi berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa 51.777 dari 60.250 kepala keluarga telah memiliki akses sanitasi layak pada 2025. Angka tersebut setara dengan capaian sebesar 85,90 persen.
Berbagai indikator tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memetakan persoalan sekaligus menentukan prioritas pembangunan pangan dan gizi. Penanganannya membutuhkan keterpaduan sejumlah sektor karena kualitas gizi masyarakat turut dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, produksi pertanian, akses air bersih, dan kondisi sanitasi.
Dari sisi akademisi, Ketua Tim Penyusunan RAD-PGBPSDL dari UBT, Muhammad Asfihannur Arifin, menekankan bahwa ketepatan strategi sangat bergantung pada kualitas data dan pemahaman terhadap karakteristik sumber daya daerah.
“Dokumen RAD-PGBPSDL harus mampu menggambarkan kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Nunukan secara komprehensif. Karena itu, data yang valid, identifikasi permasalahan, serta pemetaan potensi sumber daya lokal menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Masukan dari berbagai pihak dalam seminar ini selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan laporan akhir RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029. Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap dokumen tersebut dapat menjadi acuan bersama dalam mengintegrasikan kebijakan dan pelaksanaan program pangan serta gizi agar lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan, rencana aksi ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Implementasinya diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya lokal sekaligus memberikan dampak nyata terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat Kabupaten Nunukan. (TY).
